Penulis: Ashrullah Djalil
NALAR – National Archaeology, Pada abad ke-18, Laut Cina Selatan menjadi jalur penting bagi armada Bugis, yang tidak hanya mengatur rute pelayaran antar pulau Nusantara, tetapi juga memainkan peran strategis dalam mengendalikan wilayah-wilayah maritim di sekitarnya. Dari Kalimantan Sampai ke Riau-Lingga, hingga Johor dan Malaka, peran pelaut Bugis sangat dominan dalam menjaga stabilitas perdagangan dan melawan ancaman Perompak yang meresahkan kawasan ini. Jaringan maritim yang mereka kuasai terbentang dari Timur hingga Barat Nusantara, mencakup perairan utara Laut Cina Selatan dan Filipina Selatan, serta jalur vital seperti Selat Malaka.
Kehadiran pelaut Bugis di Selat Paninting—yang memisahkan Pulau Mantak dan Pulau Terempa merupakan titik strategis yang tak hanya mendominasi rute perdagangan, tetapi juga meminggirkan keberadaan orang laut yang sebelumnya memiliki peran penting sebagai penjelajah laut. Orang laut yang semula aktif di wilayah tersebut terdesak dan terpaksa berpindah ke pulau-pulau seperti Pulau Bajau dan Pulau Pemutus di bagian selatan. Pergeseran ini menggambarkan dinamika dominasi kekuatan maritim yang terjadi di wilayah tersebut.
Sosok penting yang tercatat dalam sejarah maritim kawasan ini adalah Opu Daeng Rilekka, seorang tokoh Bugis yang, bersama dengan kelima anaknya, menetap di Pulau Siantan. Di sini, mereka berinteraksi dengan pelaut Bugis lainnya, seperti Kari Abdul Malik (Nahkoda Alang), yang dikenal tidak hanya sebagai pedagang laut, tetapi juga penyebar agama Islam di wilayah tersebut. Kari Abdul Malik juga berperan dalam melawan perompak lanun yang mengganggu pelayaran di Laut Cina Selatan.
Dinamika Politik dan Peran Orang Laut dalam Kerajaan Johor
Seiring dengan jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511, Kerajaan Johor muncul sebagai penerus kerajaan Melayu yang sebelumnya berpusat di Melaka. Orang laut, yang tetap setia pada raja-raja Melayu, menjadi elemen penting dalam armada Kerajaan Johor. Mereka bertugas mengamankan perdagangan dari gangguan bangsa Eropa, khususnya Belanda yang mulai menunjukkan ambisi di kawasan ini. Orang laut tidak hanya berfungsi sebagai pengamanan, tetapi juga menjadi kekuatan militer yang menjaga kedaulatan Kerajaan Johor di Selat Malaka.
Namun, pada awal abad ke-18, perang Saudara di Johor antara dinasti Melaka dan Bendara Memuncak. Raja Kecil, keturunan dinasti Melaka, menganggap dirinya berhak atas takhta Johor dan memulai perlawanan terhadap Raja Sulaiman dari dinasti Bendara. Pada 1718-1721, Raja Kecil berhasil merebut Riau dan dinobatkan sebagai Sultan Johor, dengan bantuan armada orang laut yang setia kepadanya. Di sisi lain, kelompok Bugis yang berasal dari Wajo, seperti Daeng Matteko, menolak bekerja sama dengan Raja Kecil, karena mereka telah menjalin aliansi dengan Belanda di tanah Sulawesi. Pada 1721 konflik ini berakhir dengan kekalahan Raja Kecil, yang akhirnya membuka jalan bagi pengukuhan kembali Raja Sulaiman sebagai Sultan Johor. Dalam upaya memperkuat kekuasaannya, Raja Sulaiman memberi kekuasaan atas Riau kepada lima Opu Bugis, termasuk Opu Daeng Marewa yang memerintah dari 1721 hingga 1729. Sejak saat itu, posisi orang Bugis semakin kuat di wilayah Riau, namun keberhasilan ini juga berimbas pada kemunduran peran orang laut, yang semakin tersingkir ke daerah pinggiran.
Perjanjian dan Dampaknya pada Orang Laut
Pada awal abad ke-19, perjanjian antara Belanda dan Kesultanan Johor pada 1824—yang membagi wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris memperburuk posisi orang laut. Belanda, yang menganggap orang laut sebagai perompak, semakin membatasi ruang gerak mereka. Peran orang laut yang sebelumnya sebagai penjaga kedaulatan maritim dan penghalau pengaruh Eropa di Selat Malaka, perlahan-lahan menghilang.
Kerajaan Siak dan Perlawanan terhadap Kolonialisme Eropa
Di sisi lain, kekalahan Raja Kecil tidak membuatnya menyerah. Pada 1723, Raja Kecil mendirikan Kerajaan Siak dengan bantuan orang lautnya. Kerajaan ini menjadi pusat perlawanan terhadap kolonialisme Eropa di wilayah Selat Malaka dan Lingga-Riau. Pada 1740 dan 1745, Raja Kecil bersama armadanya sering muncul di perairan Selat Malaka, membantu kelompok-kelompok yang menentang pengaruh Eropa dan orang Bugis.
Namun, pengaruh Eropa semakin kuat setelah Perjanjian London 1824, yang menetapkan Kerajaan Riau dan Lingga berada di bawah kekuasaan Belanda, sementara Pahang dan Johor dikuasai oleh Inggris. Keberadaan orang laut yang selama ini berperan sebagai penjaga gerbang perdagangan dan penghalau kolonialisme semakin terpinggirkan. Lautan yang dulu mereka kuasai kini dikuasai oleh kekuatan kolonial, dan orang laut kehilangan identitas serta peran historis mereka dalam perjuangan melawan penjajahan.
Penutup: Warisan yang Terlupakan
Kini, keberanian dan peran orang laut, yang pernah menjadi garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan maritim di wilayah Melayu, hampir terlupakan. Gedung-gedung pencakar langit di Johor, Singapura, dan Batam-Bintan seakan menutupi sejarah mereka yang gemilang. Mereka yang dulu menjaga perbatasan maritim dari ancaman Eropa, kini hanya dapat dikenang dalam bayang-bayang sejarah yang terlupakan. Tanpa mereka, jalur pelayaran di Laut Cina Selatan mungkin akan jauh lebih terbuka untuk eksploitasi kolonial. Namun, tak satu pun dari mereka yang tercatat sebagai pahlawan bangsa dalam catatan sejarah.
Peran orang laut dalam sejarah maritim kawasan ini adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan panjang melawan kolonialisme Eropa. Mereka adalah simbol keberanian dan keteguhan dalam mempertahankan tanah air, meskipun pengorbanan mereka seringkali terlupakan.
Referensi:
Andaya, L. Y. (2019). Selat Malaka Sejarah Perdagangan dan Etnisitas. Depok: Komunitas Bumbu.
